Rissalwan Habdy Lubis = ABUD

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI NANGGRO ACEH DARUSSALAM

2008-03-03T10:42:00.002+07:00

PENDAHULUAN

Ada dua peristiwa besar dalam dasawarsa ini, yang telah merubah pola kehidupan dan struktur sosial masyarakat Aceh, yakni gempa dan tsunami pada akhir tahun 2004 dan juga konflik bersenjata berkepanjangan yang Alhamdulillah dapat diakhiri pada tahun 2005 di meja perundingan. Dalam bahasa yang lebih sosiologis, perubahan pola kehidupan dan struktur sosial tersebut dapat dipahami sebagai suatu gejala meluasnya berbagai permasalahan sosial klasik dan kontemporer.

Permasalahan sosial yang klasik mengemuka dalam bentuk antara lain meningkatnya penyandang cacat tubuh akibat korban konflik senjata maupun gempa dan tsunami. Atau juga meningkatnya jumlah anak yatim-piatu dan juga janda serta orang jompo yang membutuhkan santunan. Intinya, permasalahan sosial klasik ini adalah bentuk masalah sosial yang telah dikenal manusia sejak sejak peradaban manusia itu sendiri ada.

Sementara permasalahan sosial kontemporer muncul dalam bentuk yang lebih beragam, seperti misalnya trauma psikososial yang dapat membuat seseorang menjadi sulit untuk bisa menjalankan fungsi sosialnya. Atau juga dalam bentuk lunturnya kohesi dan solidaritas sosial demi mempertahankan hidup masing-masing orang dalam suatu komunitas. Dalam sebuah artikel di harian Kompas 12 Mei 2006, diuraikan kisah bagaimana seorang pemilik tanah telah tega mengusir pengungsi korban tsunami yang menumpang hidup di tenda sementara di atas tanah miliknya.

Meluasnya permasalahan sosial di Aceh ini, tentunya menjadi keprihatinan banyak pihak, termasuk segolongan masyarakat Aceh sendiri yang terdorong untuk membantu sesamanya. Dalam konteks masyarakat Aceh yang religius, praktek voluterisme atau kerelawanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut Canda & Furman (1999: 137-140), agama yang diajarkan oleh Muhammad (baca: agama Islam) telah mendorong terjadinya reformasi sosial yang mengedepankan kepentingan anak-anak, perempuan, kelompok tidak mampu (fakir miskin) dan kelompok-kelompok lain yang dirugikan. Artinya, permasalahan sosial klasik secara otomatis—pada tataran yang sangat sederhana—akan mampu diatasi oleh masyarakat Aceh sendiri yang memang secara utuh menjalankan syariat Islam. Masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah daerah—dalam hal ini adalah Dinas Sosial—dalam memberikan bantuan dan santunan kepada para janda, anak yatim, orang jompo dan lain-lain.

Namun permasalahan sebenarnya adalah bagaimana mengatasi permasalahan sosial kontemporer yang juga terus berkembang. Tentunya akan sangat riskan jika permasalahan tersebut diatasi dengan dasar voluntarisme semata. Orang yang mengalami trauma psikososial (masyarakat awam menyebutnya dengan orang stress) tentunya tidak bisa dibantu oleh sembarang orang. Butuh pendekatan tertentu untuk mampu mengintegrasikan kembali fungsi sosial orang tersebut terhadap lingkungannya. Jadi pada prinsipnya, jika ada orang stress maka orang yang ada di lingkungannya akan ikut menentukan apakah ia akan sembuh atau stress selamanya.

Salah satu disiplin ilmu yang membahas teknik dan pendekatan dalam membantu mengatasi masalah sosial, khususnya masalah sosial kontemporer, adalah ilmu kesejahteraan sosial. Tulisan ini berikutnya akan menguraikan secara lebih spesifik tentang apa itu ilmu kesejahteraan sosial dan juga apa relevansinya ilmu kesejahteraan sosial dengan konteks masyarakat Aceh yang telah berubah pasca konflik bersenjata dan tsunami.

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM TATARAN PRAKTEK

Sejak tahap tanggap darurat pasca tsunami di Aceh, sebenarnya telah banyak individu yang berbekal ilmu kesejahteraan datang ke tanah Aceh untuk membantu. Mereka ini adalah pekerja sosial yang tidak bekerja semata-mata karena alasan kemanusiaan, namun juga dapat bekerja secara profesional berlandaskan pada seperangkat nilai etika, pengetahuan dan juga tentunya keterampilan.

Berdasarkan data yang dimiliki IPSPI pada tahun 2006, dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, jumlah mereka bertambah secara signifikan. Para pekerja sosial profesional ini umumnya merupakan lulusan perguruan tinggi kesejahteraan sosial di Jawa, seperti: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Univeritas Padjajaran (Unpad), STISIP Widuri, dll. Mereka bekerja dalam berbagai instansi yang bekerja dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami, tidak hanya di NGO dan badan internasional tetapi juga di instansi pemerintah seperti Dinas Sosial dan BRR.

Lantas apa yang mereka kerjakan di Aceh terkait dengan disiplin ilmu yang mereka miliki? Menurut Adi (2005: 12), mereka ini adalah orang-orang yang dibekali oleh ilmu yang memfokuskan pekerjaannya untuk melakukan intervensi pada proses interaksi antara manusia, dengan lingkungannya, dengan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pemahaman ini, ada banyak setting dimana para pekerja sosial profesional ini bisa bekerja, terutama yang terkait dengan isu masalah-masalah sosial kontemporer.

Dalam tataran praktis, mereka bekerja untuk berbagai bidang penanganan, diantaranya: pembangunan perumahan secara partisipatif; pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dalam konteks pengungsian dan relokasi; penanganan trauma psikososial melalui intervensi sosial klinis; advokasi pengarus-utamaan sumber penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood); perlindungan dan sistem kesejahteraan anak yang berbasis keluarga dan masyarakat; dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pekerja sosial profesional yang bekerja di Aceh selama ini telah memasuki tingkatan intervensi yang cukup beragam, dari tingkat mikro, mezzo maupun makro. Di tingkat mikro misalnya kegiatan intervensi sosial klinis, melalui kegiatan konseling dan terapi kelompok (group therapy); di tingkat mezzo seperti pengupayaan pendekatan partisipatif dalam pembangunan perumahan untuk korban tsunami; dan di tingkat makro adalah pengelolaan berbagai sumber daya daerah untuk mengarus-utamakan pola sumber penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood).

Hal ini menegaskan bahwa, dalam tataran praktis, ilmu kesejahteraan sosial bukan hanya bermanfaat bagi proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami semata, melainkan juga memang sangat dibutuhkan untuk terus menjamin berjalannya proses sosial yang manusiawi dan mengedepankan pentingnya keberfungsian sosial setiap elemen masyarakat dari tingkatan struktur yang berbeda-beda. Artinya urgensi ilmu kesejahteraan sosial bagi masyarakat Aceh sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Masyarakat Aceh pastilah sangat membutuhkan putra-putri terbaiknya untuk dibekali dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial oleh institusi pendidikan tinggi lokal, yang pastinya akan lebih sensitif terhadap berbagai kearifan lokal dan juga isu-isu spesifik lainnya. Sehingga mereka dapat terlibat juga dalam perubahan masyarakat Aceh yang dinamis namun konstruktif bagi kesejahteraan masyarakat banyak dalam jangka panjang.

ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM TATARAN AKADEMIK

Dalam uraian di atas, sebenarnya ada terminologi lain yang digunakan untuk menjelaskan ilmu kesejahteraan sosial, yakni pekerjaan sosial. Secara konseptual, dalam praktek di beberapa negara di luar Indonesia, istilah ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial merupakan dua disiplin yang terpisah (Adi, 2005: 19-23). Di Negara maju pada umumnya, ilmu kesejahteraan sosial mengacu pada konteks yang lebih makro, seperti misalnya pada upaya advokasi dan perubahan sistemik yang mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sementara, pekerjaan sosial lebih mengacu pada konteks mikro intervensi sosial, yakni seperti bimbingan sosial klinis dan terapi kelompok.

Menurut Payne (1997) dan Zastrow (1996), perbedaan mendasar dari disiplin ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial dapat dilihat dari pengaruh disiplin ilmu dominan yang melatarbelakanginya. Disiplin ilmu kesejahteraan sosial sangat dominan dipengaruhi oleh disiplin sosiologi, yang mengedepankan analytical skills; sedangkan disiplin pekerjaan sosial sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, yang mengedepankan technical skills. Namun demikian, Adi (2005: 22) menegaskan bahwa saat ini di negara-negara maju telah berkembang kecenderungan untuk menggabungkan kedua disiplin tersebut ke dalam satu departemen atau school tertentu.

Sementara di Indonesia, pada tingkat perguruan tinggi seluruhnya menggunakan istilah ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan pada tingkat sekolah menengah menggunakan istilah pekerjaan sosial atau dikenal dengan Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS, yang sekarang sudah berubah menjadi SMK Peksos). Penggunaan terminologi yang berbeda ini pada prinsipnya tidak mengganggu keutuhan konseptual dan metodologis diantara keduanya. Dalam lingkungan pendidikan tinggi Ilmu kesejahteraan sosial di Indonesia (yang saat ini telah berjumlah 32 perguruan tinggi), penggunaan istilah kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial secara komplementer sekaligus substitutif sudah sangat dimaklumi.

Pilihan untuk menggunakan istilah kesejahteraan sosial daripada pekerjaan sosial pada tingkatan perguruan tinggi di Indonesia lebih merupakan alasan keluasan perspektif semata, dimana para sarjana lulusannya akan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya generic. Artinya, sarjana ilmu kesejahteraan sosial dapat bekerja sebagai pekerja sosial (social worker), yang bekerja di level mikro; atau juga bekerja sebagai praktisi kesejahteraan sosial (social welfare practitioner), yang bekerja di level mezzo dan makro. Hal ini ditegaskan oleh Zastrow (1996: 6-7) bahwa praktek yang sama juga terjadi di Amerika Serikat.

Terlepas apakah sarjana ilmu kesejahteraan sosial itu, akan bekerja pada level mikro, mezzo ataupun makro, ia harus mampu bekerja di lima bidang yang merupakan parameter utama kesejahteraan sosial menurut Spicker (1988: 3), yakni bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial.

Penguasaan di lima bidang ini merupakan bentuk sifat generic, yang diharapkan dapat dimiliki oleh sarjana ilmu kesejahteraan sosial. Sehingga kemudian sarjana ilmu kesejahteraan sosial dapat disebut juga sebagai tenaga terdidik yang melakukan praktek generalis (generalist practice) di bidang ilmu kesejahteraan sosial.

Hal yang juga perlu dipahami adalah bahwa sifat generic dari hasil end product disiplin ilmu kesejahteraan sosial, tidak secara otomatis membuat sarjana ilmu kesejahteraan sosial menjadi kehilangan fokus dalam menjalankan intervensi sosial. Kompetensi dasar yang dimiliki oleh sarjana ilmu kesejahteraan sosial adalah kemampuan untuk melakukan metode perubahan berencana pada level-level yang berbeda. Jadi sifat generic yang dimaksud adalah lebih kepada keluasan bidang dan tingkatan kerja yang harus mampu dikerjakan oleh seorang sarjana ilmu kesejahteraan sosial.

PROSPEK ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI ACEH

Dari uraian tentang tataran praktis di atas dapat kita lihat bahwa pada saat ini telah banyak sarjana ilmu kesejahteraan sosial atau pekerja sosial profesional yang memang bekerja di Aceh dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Namun sayangnya mereka hanya sementara saja berada di bumi Aceh. Setelah kontrak mereka habis, atau katakanlah setelah masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh berakhir pada tahun 2009, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing atau mencari tempat lain untuk bisa tetap bekerja sebagai pekerja sosial profesional.

Sementara kalaupun ada sebagian kecil pekerja sosial yang menetap di Aceh karena bekerja lebih permanen, misalnya di Dinas Sosial, bekal keilmuan mereka selama menjalani pendidikan di bidang ilmu kesejahteraan sosial di Jawa pastilah belum mampu mengakomodir kearifan lokal masyarakat Aceh. Mereka pastinya akan menemukan kesulitan untuk menerjemahkan konsp-konsep dan teori ke dalam realitas masyarakat di Aceh, karena memang perguruan tinggi di Jawa tidak terlalu memperhatikan dinamika yang terjadi di Aceh.

Sedangkan dalam tataran akademik masih belum ada satu pun lembaga pendidikan tinggi yang membuka program sarjana dalam disiplin ilmu kesejahteraan sosial di Aceh. Kondisi ini tentunya harus dipahami sebagai prospek yang sangat baik bagi pengembangan jurusan atau program ilmu kesejahteraan social, khususnya di IAIN Ar-Raniry. Ada dua alasan utama untuk itu, pertama karena demand terhadap pasar tenaga pekerja sosial ataupun sarjana ilmu kesejahteraan sosial saat ini dan di masa yang akan datang akan tetap tinggi, sebagai konsekuensi dinamika masyarakat Aceh yang akan terus terjadi; kedua karena IAIN Ar-Raniry adalah institusi pendidikan tinggi pertama di Aceh yang berinisiatif untuk mengantisipasi ketersediaan tenaga pekerja sosial di masa yang akan datang.

PENUTUP

Peristiwa gempa dan tsunami serta berakhirnya konflik bersenjata di Nanggro Aceh Darussalam merupakan momentum yang sangat penting dalam kerangka perikehidupan sosial masayarakat Aceh di masa yang akan datang. Di satu sisi, peristiwa tersebut telah memperluas berbagai permasalahan sosial, baik yang bersifat klasik maupun masalah sosial kontemporer. Sementara di sisi lain, peristiwa tsunami dan berakhirnya konflik bersenjata juga telah menjadi katalis bagi dinamika sosial yang semakin cepat, khususnya setelah semakin banyaknya organisasi dan badan dunia yang bekerja di Aceh selama masa rekonstroksi dan rehabilitasi.

Momentum tersebut dapat menjadi entry point yang paling baik untuk melihat sejauhmana urgensi praktek ilmu kesejahteraan sosial di Aceh saat ini dan juga prospek pengembangan pendidikan tinggi ilmu kesejahteraan sosial di masa yang akan datang. Hingga akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa disadari atau tidak, ilmu kesejahteraan sosial telah hadir dalam denyut nadi kehidupan masyarakat Aceh. Dan bagaimana kelanjutan dari keberadaan ilmu kesejahteraan sosial di Nanggro Aceh Darussalam di masa yang akan datang? Itu tergantung pada masyarakat Aceh sendiri, khususnya para masyarakat akademiknya.

REFERENSI

Adi, Isbandi Rukminto (2005). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan. Edisi revisi. Jakarta: FISIP UI Press.

Canda, Edward R. & Leola Dyrud Furman (1999). Spiritual Diversity in Social Work Practice: The Heart of Helping. New York: The free Press.

Comton, Beulah R. & Burt Galaway (1994). Social Work Process. California: Cole Publishing Co.

Payne, Malcom (1997). Modern Social work Theory. 2^nd edition. London: MacMillan Press Ltd.

Spicker, Paul (1988). Principles of Social Welfare. London: Routledge.

Zastrow. Charles A (1996). Introduction to Social Work and Social Welfare. Sixth edition. Pacivic Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

Gambaran Singkat Rusunawa di Batam (Ringkasan Hasil Studi Pengelolaan Pembiayaan Rusunawa)

2007-09-06T15:55:00.000+07:00

Dalam survey rusunawa di Batam, ada 6 lokasi rusunawa yang dijadikan obyek survey, yakni:

Rusunawa yang dikelola oleh Pemko Batam, berlokasi di Muka Kuning.
Rusunawa BIDA Kuning yang dikelola BIDA (Batam Industrial Development Authority), berlokasi di Muka Kuning.
Rusunawa BIDA Ampar yang dikelola BIDA (Batam Industrial Development Authority), berlokasi di Batu Ampar.
Rusunawa BIDA Sekupang, yang dikelola BIDA (Batam Industrial Development Authority), berlokasi di Sekupang.
Rusunawa yang dikelola Perumnas, berlokasi di Tanjung Piayu.
Rusunawa Bumi Lancang Kuning yang dikelola perusahaan kontraktor Jamsostek, berlokasi di Batu Ampar.

Kompleks Rusunawa Muka Kuning

Keenam rusunawa ini memang ditujukan untuk menampung para pekerja di beberapa kawasan industri yang ada di Pulau Batam. Namun selain keenam rusunawa tersebut, telah ada 2 twin blok rusunawa yang siap dioperasikan, yakni yang berada di kompleks rusunawa Muka Kuning dan kawasan rusunawa milik Perumnas. Kedua twin blok tersebut, konstruksinya dibangun oleh Menpera RI. Selain itu ada pula pula lokasi yang telah dipasang tiang pancang pondasi dan segera akan dibangunkan konstruksi untuk rusunawa, masing-masing berlokasi di kompleks rusunawa BIDA Sekupang dan di kompleks rusunawa Muka Kuning.

Meskipun keenam rusunawa yang telah beroperasi tersebut secara logika seharusnya semua rusunawa tersebut akan penuh tingkat huniannya mengingat perkembangan kawasan industri di Kota Batam, namun tampaknya hal tersebut tidaklah terbukti. Ternyata ada kawasan rusunawa yang sangat tinggi tingkat huniannya, bahkan sampai mempunyai waiting list peminat yang ingin menghuni rusun, seperti yang terjadi di rusunawa Muka Kuning. Sebaliknya, rusunawa yang lain hanya mempunyai tingkat hunian yang bervariasi antara 60% – 85% saja.

Adapun perbedaan tingkat hunian rusunawa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

Lokasi rusunawa yang dekat dengan kawasan industri dan akses transportasi yang memadai.
Pola kerjasama pengelola rusunawa dengan perusahaan tertentu yang menempatkan pekerjanya secara kolektif di rusunawa tertentu.
Meningkatnya penawaran kepemilikan rumah horizontal dengan harga yang terjangkau melalui skim kredit perumahan.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai keenam rusunawa tersebut berdasarkan kondisi fisik bangunan, kondisi lingkungan dan fasilitas dan juga mekanisme pengelolaan dan pembiayaannya.

Kondisi Fisik Bangunan

Pada umumnya, rusunawa yang berada di Batam berumur tidak lebih lebih dari 10 tahun. Bahkan rusunawa di kompleks Muka Kuning (yang dikelola BIDA dan Pemko) dan BIDA Ampar serta BIDA Sekupang, konstruksinya masih kurang dari 5 tahun. Hanya rusunawa yang dikelola Perumnas yang berlokasi di Tanjung Piayu saja yang usia konstruksinya sudah lebih dari 10 tahun.

Dengan demikian, secara teknis, kondisi fisik bangunan rusunawa yang berada di Batam masih bisa dikatakan dalam keadaan baik. Namun secara kasat mata kondisi fasad arsitektur dari rusunawa tersebut cukup bervariasi. Misalnya jika dibandingkan antara 2 rusunawa di kompleks Muka Kuning yang dikelola Pemko dan BIDA.

Rusunawa BIDA Kuning

Rusunawa yang dikelola Pemko usianya 1 tahun lebih muda daripada gedung rusunawa BIDA Kuning blok A-E (sementara blok F-I mungkin justru lebih muda dari blok yang dikelola Pemko), namun secara fisik bangunan tampak perbedaan yang sangat kontras. Tingkat kebocoran pada sistem pemipaan saluran air (plumbing system) di rusunawa yang dikelola Pemko yang berusia lebih muda ternyata justru lebih buruk kondisinya dibandingkan dengan yang ada di rusunawa yang dikelola BIDA.

Sementara dari segi fasad arsitekturnya,rusunawa yang dikelola Pemko memang lebih unggul. Dengan usia bangunan yang tidak terlalu berbeda dengan blok A-E di rusunawa keloaan BIDA, ternyata kondisi cat tembok bangunan rusun keloaan Pemko masih jauh lebih baik daripada milik BIDA. Salah seorang staf teknisi dan perawatan rusunawa BIDA Kuning mengakui bahwa untuk blok A-E, pada awalnya mereka memang menggunakan cat dengan kualitas yang agak rendah. Namun ia menambahkan bahwa pengelola sedang mengupayakan pengecatan kembali dengan cat yang berkualitas lebih baik. Sejauh ini upaya pengecatan ulang tersebut baru dilakukan pada blok A dan setengah di blok B saja.

Kondisi fisik bangunan yang relatif buruk, memang sangat berkaitan usia konstruksi bangunannya. Hal ini terbukti dengan fakta yang ditemukan di rusunawa kelolaan Perumnas di Bumi Piayu. Bukan hanya konstruksi bangunannya yang telah terlihat tidak kokoh lagi, tetapi juga kondisi fasadnya pun sangat buruk. Bekas-bekas kebocoran di dinding serta langit-langit setiap lantai berbekas sangat nyata, dan menunjukkan lamanya penanganan untuk hal itu. Dengan demikian, wajar saja tingkat hunian rusunawa ini adalah yang terendah dibandingkan rusunawa yang lain.

Kondisi Lingkungan dan Fasilitas

Hal yang cukup menarik diuraikan lebih lanjut dari rusunawa yang berada di Batam adalah hubungan gaya arsitektur dan pola perilaku penghuni yang cukup beragam. Sebagaimana rusunawa di tempat lain, ada 2 model dalam penataletakan atau orientasi twin blok rusun yakni model muka saling berhadapan dengan koridor di bagian dalam twin blok dan model saling membelakangi dengan koridor berada dibagian luar twin blok.

Konsep twin blok sendiri menunjukkan bahwa ada dua bangunan yang identik dan terhubung dengan koridor per lantai yang berhubungan langsung dengan tangga. Artinya kedua gedung yang dikatakan twin blok tersebut bukan hanya berdiri berdampingan dan memiliki kesamaan bentuk semata, tetapi juga terhubung satu sama lain di setiap lantainya dengan menggunakan tangga bersama.

Rusunawa Perumnas

Namun demikian, konsep twin blok ini ternyata dipahami berbeda oleh kontraktor yang membangun konstruksi rusunawa milik Perumnas. Rusunawa milik Perumnas (tidak hanya di Batam, tetapi juga seperti yang ditemui di Waru Gunung, Surabaya) ternyata tidak menerapkan konsep twin blok dalam arti connecting floor. Masing-masing gedung memiliki tangga sendiri-sendiri, sehingga lantai 2 hingga 4 tidak terhubung sama sekali.

Sementara 5 rusunawa lain menggunakan tangga sebagai connecting point dalam twin blok. Bahkan di rusunawa Sekupang, ada 1 twin blok yang ukuran per unit-nya 36 m2, tidak hanya memiliki satu connecting point antar blok yang biasanya ada di tengah gedung, tetapi juga memiliki connecting point di setiap sisi luar antar blok. Sehingga setiap lantai memiliki koridor yang jika dilihat dari atas berbentuk angka 8 (twin blok dengan 1 connecting point yang berada di tengah, jika dilihat dari atas akan berbentuk huruf H).

Dari segi orientasinya, memang hanya rusunawa kelolaan Pemko dan milik Jamsostek saja yang model twin blok-nya saling berhadapan. Sementara rusunawa BIDA dan Perumnas, orientasi twin blok-nya saling membelakangi. Logikanya, jika twin bloknya saling berhadapan maka bagian belakang unit rusun akan menghadap keluar, dan akan membuat tampilan gedung secara keseluruhan menjadi buruk akibat jemuran penghuni dan sebagainya. Sebaliknya, twin blok yang saling membelakangi akan ‘menyembunyikan’ jemuran penghuni di bagian dalam twin blok.

Namun ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Seperti misalnya rusunawa milik Jamsostek, meskipun orientasi twin bloknya saling berhadapan namun semua jemuran tetap harus berada di bagian dalam twin blok atau di depan unit hunian rusun, karena memang tidak ada tempat sama sekali di bagian belakang unit hunian rusun. Sebaliknya, di semua rusunawa BIDA dan Perumnas yang orientasinya saling membelakangi, ternyata jemuran penghuni justru menjadi ‘hiasan’ gedung dari kejauhan. Hal ini juga disebabkan karena tidak adanya tempat untuk menjemur di bagian belakang setiap unit hunian.

Dengan demikian, aspek kekumuhan dari suatu kawasan rusunawa bukanlah semata-mata dipengaruhi oleh perilaku penghuni semata. Namun juga dipengaruhi oleh fasilitas yang tersedia atau tidak tersedia di bangunan rusunawa tersebut. Kekumuhan dari suatu rusunawa dapat “disembunyikan” jika memang model dan fasilitas gedungnya memang direncanakan untuk itu.

Dari segi estetika, kondisi rusunawa yang terbaik adalah rusunawa milik Jamsostek. Bukan hanya dilengkapi dengan taman tanaman hias dan pohon-pohon rindang di lahan yang ada antar twin blok, tetapi juga penataan letak gedungnya tidak mengesankan rusun “murahan”. Secara fungsional, bahkan tersedia pula tempat duduk taman hampri disetiap pathway dan juga tersedianya fasilitas rumah baca bagi penghuni dan tamu rusunawa.

Taman asri di Rusunawa Bumi Lancang Kuning

Aspek estetika ini juga menjadi perhatian dari pengelola rusunawa BIDA Kuning. Jika sebelumnya pengelola telah terlanjur menyewakan sejumlah unit lantai 1 di blok E untuk fasilitas penyedia kebutuhan penghuni berupa kios makanan saji dan sembako, maka dalam waktu dekat ini fasilitas tersebut akan tersedia di tempat tersendiri. Pengelola mengakui bahwa inisiatif ini memang memakan biaya yang tidak sedikit. Tetapi dibandingkan dengan alasan kebersihan dan kenyamanan penghuni, maka biaya mahal tersebut menjadi tidak terlalu berarti.

Kontras dengan hal tersebut, rusunawa milik Perumnas tampaknya telah mengabaikan aspek estetika tersebut. Berdasarkan informasi dari pengelola, tingkat hunian mereka yang rendah bukanlah disebabkan oleh kondisi bangunan yang buruk. Tetapi karena tingkat hunian yang rendah, mereka jadi kesulitan untuk mendapatkan dana perawatan gedung yang memadai. Menurut mereka, rendahnya tingkat hunian di rusunawa Tanjung Piayu lebih disebabkan oleh alasan posisinya yang kurang strategis dan juga labelling dari sebagian masyarakat Batam bahwa daerah Tanjung Piayu adalah daerah yang tidak aman dan rawan kriminalitas.

Mekanisme Pengelolaan dan Pembiayaan

Secara umum ada 4 mekanisme kelembagaan pengelolaan rusunawa yang ada di Batam, terkait dengan pemilik atau pihak yang melakukan konstruksi awal, yakni:

Swa-kelola, seperti rusunawa Perumnas di Tanjung Piayu.
Dihibahkan kepada Pemda atau Pemko, seperti 2 twin blok yang berada di Muka Kuning.
Dihibahkan kepada BUMN atau unit kerja khusus dari pemerintah (misalnya BIDA), seperti rusunawa BIDA Kuning, BIDA Ampar dan BIDA Sekupang.
Dikelola oleh professional dengan mekanisme kontrak kerja, seperti rusunawa Bumi Lancang Kuning milik Jamsostek di Batu Ampar.

Pola swa-kelola yang diterapkan di rusunawa Perumnas bukanlah dalam arti yang eksklusif ditataran operasional. Swa-kelola yang dimaksud disini adalah dikelola oleh institusi Perumnas itu sendiri. Artinya, kendali pengelolaan tetaplah diarahkan oleh Perumnas pusat di Jakarta. Sehingga, bukan hanya aliran dana saja yang harus disetor ke Kantor pusat Perumnas di Jakarta, sebagian besar staf pengelola pun adalah merupakan tenaga yang ditugaskan dari Jakarta.

Dengan pola seperti ini, mekanisme pembiayaan rusunawa Perumnas pun menjadi sangat konvensional. Karena setiap dana yang masuk harus disetorkan tiap hari, maka praktis tidak ada dana yang tidak tercatat di kantor pusat Perumnas. Sementara untuk pengeluaran berbagai kebutuhan perawatan dan operasional pengelola, unit pengelola lapangan mengajukan anggaran kepada Perumnas setiap tahunnya.

Rusunawa yang dibangun Menpera di kompleks Perumnas

Kontras dengan pola tersebut, jamsostek justru menyerahkan pengelolaan rusunawa miliknya kepada kontraktor professional melalui proses tender. Dengan pola ini, pengelola yang terikat hubungan kontraktual dengan pemilik asset lebih leluasa dalam mengelola cash-flow rusunawa. Pengelola rusunawa Bumi lancing Kuning hanya perlu menyetorkan pemasukan dana dari sewa unit hunian dan unit usaha kepada Jamsostek setiap bulannya, itupun setelah dikurangi dengan berbagai biaya pengeluaran perawatan dan operasional pengelola (kecuali gaji staf).

Sementara untuk mekanisme hibah, baik yang kepada Pemko maupun BIDA, justru lebih fleksibel lagi dalam mengelola pembiayaannya. Seperti misalnya rusunawa kelolaan BIDA, meskipun manajemen (istilah yang digunakan untuk unit pengelola teknis di lokasi rusunawa) harus menyetor dana hasil sewa rusun kepada BIDA namun prosedur tidak terlalu rumit dan jarak antar manajemen dan BIDA tidak terlalu jauh sehingga hal-hal teknis dapat segera dikomunikasikan oleh pelaksana lapangan kepada pengambil kebijakannya. Hal ini tentunya berbeda dengan Jamsostek dan Perumnas yang berkantor pusat di Jakarta.

Lain halnya dengan rusunawa Pemko, sejak resmi disewakan kepada umum, uang sewa rusun masih dipegang oleh bendahara pengelola. Pengelola berkilah bahwa hingga saat ini tidak ada kejelasan tentang status pengelolaan rusunawa tersebut. DPRD sempat mempertanyakan mengenai status dana tersebut, tetapi kemudian belum ada tindak lanjutnya hingga saat ini.

Jika dikaitkan dengan standar pelayanan minimum (SPM), memang dikedua rusunawa ini tidak ada manual khusus yang mengatur SPM kepada para penghuninya. Namun dengan hubungan fungsional yang informal antara penghuni dan pengelola seperti yang ditemui di rusunawa BIDA Kuning, tampaknya urgensi dari manual SPM itu sendiri tampaknya dapat dikesampingkan. Pengelola rusunawa BIDA Kuning menyatakan bahwa mereka menerapkan hubungan kekeluargaan antara pengelola dan penghuni rusunawa. Menurut pengelola tersebut hampir seluruh penghuni rusunawa BIDA Kuning adalah anak muda yang baru lulus sekolah menengah dan baru saja mulai bekerja, sehingga mereka membutuhkan bimbingan.

Pandangan ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk aturan tertentu yang sifatnya membatasi perilaku penghuni. Seperti misalnya batasan jam kunjungan bagi tamu penghuni rusun yang perempuan, atau juga keharusan pintu terbuka jika menerima tamu lawan jenis di ruang unit rusun, dan sebagainya. Bagi sebagian penghuni, aturan-aturan ini memang terkesan mengekang ruang gerak dan privasi mereka. Namun pengelola berkilah bahwa hal ini mereka lakukan dalam kerangka memberikan pelayanan untuk menciptakan kenyamanan bagi semua penghuni. Pengelola menambahkan bahwa untuk penghuni yang bersifat kolektif, yang dititipkan oleh perusahaan tertentu, aturan terhadap mereka justru ditetapkan oleh perusahaan masing-masing untuk dilaksanakan oleh pengelola rusunawa.

Dari segi harga sewanya, setiap pengelola menawarkan harga yang cukup variatif berkisar antara Rp 195.000,- hingga Rp 480.000,- per unitnya dengan pembedaan harga setiap lantainya, kecuali rusunawa Perumnas yang menyamaratakan harga sewa setiap lantainya. Namun berbeda dengan rusunawa lainnya, rusunawa kelolaan BIDA menawarkan sewa per orang bukan per unit. Yakni dengan harga antara Rp 85.000,- hingga Rp 115.000,- per orang.

Menurut salah seorang pengelola rusunawa BIDA Kuning, penetapan harga sewa minimal tersebut adalah dengan menggunakan formula 10% dari UMK yang berlaku di Batam, yang saat ini sebesar Rp 860.000,-. Ia menegaskan bahwa dengan formula tersebut, para penghuni yang umumnya buruh kontrak menjadi tidak terbebani secara berlebih untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

Adapun uraian mengenai perbandingan harga sewa dan potensi penerimaan dana sewa yang akan diterima oleh masing-masing pengelola dapat dilihat dalam uraian tabel berikut ini.

Pengelola	Harga sewa (dalam rupiah)				Total	unit/lantai/ twin blok	income / twinblok	Jumlah twin blok	Income/bulan
Pengelola	lantai 1	lantai 2	lantai 3	lantai 4	Total	unit/lantai/ twin blok	income / twinblok	Jumlah twin blok	Income/bulan
Pemko	240,000	225,000	210,000	195,000	870,000	20	17,400,000	2	34,800,000
BIDA Kuning	460,000	420,000	380,000	340,000	1,600,000	20	32,000,000	9	288,000,000
BIDA Ampar	460,000	420,000	380,000	340,000	1,600,000	20	32,000,000	4	96,000,000
BIDA Sekupang	460,000	420,000	380,000	340,000	1,600,000	20	32,000,000	3	128,000,000
Kontraktor Jamsostek	480,000	440,000	400,000	360,000	1,680,000	24	40,320,000	6	241,920,000
Perumnas	330,000	330,000	330,000	330,000	1,320,000	24	31,680,000	4	126,720,000
Rata-rata	377,500	353,750	330,000	306,250	1,367,500

Opini: Konsistensi Perjanjian Damai di Aceh

2007-08-14T11:21:00.000+07:00

I can forgive, but I can’t forget

(Nelson Mandela)

Dua tahun sudah MoU Helsinki ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah RI dan perwakilan GAM. Telah banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh pasca penandatanganan Nota Kesepakatan perdamaian tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh telah berfungsinya kembali berbagai instrumen sosial, politik dan ekonomi yang diisyaratkan dalam MoU tersebut.

Proses demokrasi melalui pilkadalang tingkat propinsi pada akhir tahun lalu pun, seolah-olah menjadi bukti bahwa perbedaan ideologis sekalipun telah dapat disalurkan melalui jalur yang lebih elegan tanpa menggunakan kekerasan.

Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, tampaknya masih ada sejumlah agenda penting yang perlu segera ditangani untuk menjamin terpeliharanya konsistensi perjanjian damai di Aceh. Lebih jauh lagi, agenda tersebut juga tidak hanya terkait dengan konsistensi perdamaian, melainkan juga menyangkut perikehidupan masyarakat Aceh sehari-hari.

Perspektif Korban

Agenda utama yang perlu untuk segera didorong pelaksanaannya adalah penanganan para korban konflik. Sebagaimana konflik yang terjadi di tempat lain, konflik bersenjata di Aceh telah merenggut banyak korban harta dan jiwa. Korban yang dimaksud tentunya juga termasuk masyarakat sipil yang tidak terlibat langsung sebagai pihak-pihak yang bertikait dalam konflik.

Pendataan secara menyeluruh tentang berapa banyak korban serta jenis kerugian atau kecacatan akibat konflik senjata memang perlu segera dilakukan. Tindakan ini haruslah dilakukan secara terorganisir oleh para pihak yang menandatangani MoU. Sehingga, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit, MoU Helsinki dapat menjelma menjadi wahana penyelesaian konflik yang berperspektif korban.

Identifikasi dan pendataan korban konflik perlu ditindaklanjuti dengan penyediaan skim mekanisme pemberian kompensasi yang bersifat material kepada para korban, tergantung pada derajat kerugian yang dialami. Hal ini mutlak harus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjamin konsistensi damai itu sendiri. Para korban konflik Aceh pastinya dapat memaafkan dampak yang mereka rasakan akibat kesalahan pihak-pihak yang berkonflik. Namun mereka tidak akan dengan mudah melupakan rasa sakit dan bekas luka yang akan mereka bawa hingga mati.

Pemberian kompensasi bagi korban ini harus dipahami sebagai pisau bermata ganda yang dapat mempertahankan konsistensi perdamaian, sekaligus merupakan panacea bagi mayoritas masyarakat Aceh yang telah menjadi korban.

Penegakan HAM

Agenda berikutnya yang juga penting untuk didorong dalam rangka mewujudkan diktum MoU Helsinki adalah menegakkan keadilan hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana dapat dipahami dari sebagian pendapat ilmuwan sosial-politik, bahwa konflik Aceh adalah konflik yang bersifat vertikal. Artinya, konflik Aceh adalah bentuk kekerasan Negara terhadap rakyatnya. Dengan demikian Negara—yang dalam hal ini dilakukan TNI dan Polri—telah menjadi satu-satunya pihak yang melakukan pelanggaran HAM.

Namun, pemahaman yang cenderung menyederhanakan ini tampaknya perlu dipertanyakan kembali. Dalam merekonstruksikan pelanggaran HAM di Aceh, pendekatan in-group dan out-group dapat menjadi kerangka penjelasan yang lebih logis. Dalam konteks pelanggaran HAM, tentunya ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang dilanggar HAM-nya. Dalam konstelasi sosiologisnya, in-group adalah majority yang mungkin saja ada banyak aktor didalamnya. Sedangkan out-group adalah minoritas. Maka pelanggar HAM adalah suatu in-group, dan korban pelanggaran HAM adalah out-group-nya.

Artinya, sebagai out-group, para korban pelanggaran HAM adalah minoritas. Mereka adalah aktor yang sendiri dalam kasus pelanggaran HAM. Sementara in-group bisa terdiri dari banyak pihak. Bisa saja TNI, bisa juga GAM ataupun pihak-pihak yang hanya mengaku sebagai GAM atau TNI.

Dalam pemahaman ini, setelah MoU ditandatangani konflik antara GAM dan pemerintah RI tidak lagi relevan. Konflik sebenarnya yang saat ini masih ada adalah antara para pelanggar HAM dan para korbannya. Oleh karena, sebagai salah satu mandat yang diamanatkan dalam MoU, maka peradilan HAM harus menjadi prioritas untuk segera digelar di Aceh.

Konflik Laten

Agenda lain yang juga krusial bagi konsistensi perdamaian di Aceh adalah bagaimana konflik laten dapat dikelola dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa bibit-bibit konflik yang bersifat laten masih tersemai dengan baik, pasca perjanjian damai 15 Agustus 2005. Praktek-praktek penurunan bendera merah putih di rumah-rumah warga menjelang perayaan HUT kemerdekaan RI, ataupun penggunaan simbol-simbol dan atribut GAM secara demonstratif, menunjukkan masih adanya ganjalan dalam suasana damai ini.

Hal ini tentunya dapat dipahami sebagai bentuk akumulasi kekecewaan dan kemarahaan yang didapat dari proses konflik yang berkepanjangan. Sebagian kecil masyarakat Aceh mungkin telah terjebak dalam lingkaran setan dendam kesumat yang sulit untuk dinetralisir dalam waktu yang singkat. Trauma dan kebencian yang tertanam dalam sanubari mereka merupakan hasil dari dialektika kekerasan berkepanjangan.

Persolan ini bukanlah merupakan hal yang mudah untuk diatasi. Jika isu penanganan korban dan penegakan HAM dapat dilakukan dalam koridor perjanjian damai, maka permasalahan konflik laten ini tidak cukup dengan pendekatan formal saja. Dibutuhkan pendekatan sosio-kultural yang cukup lama untuk menghilangkan endapan kebencian di tengah masyarakat.

Namun itu saja tidak cukup. Harus ada satu mekanisme pencegahan atas terpicunya spirit negatif yang masih tersisa tersebut. Hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menciptakan dan memelihara katup pengaman (safety valve) antara kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat. Katup pengaman itu dapat berupa lembaga perantara (mediation group) ataupun juga sistem kegiatan yang terpola (patterned activities).

Dengan terkelolanya konflik laten ini, terpenuhinya rasa keadilan oleh penegakan HAM dan juga tertanganinya semua korban konflik dengan baik, maka konsistensi perjanjian damai di Aceh tidak dapat diragukan lagi. Sehingga perdamaian di Aceh akan menjadi bersifat permanen.

2007-08-09T15:32:00.000+07:00

Pantai Losari yang tenang. Makassar yang berkesan......

Kaitan antara konsep rules dan norms dengan salah satu model perubahan yang digagas oleh Robert Chin, dkk dalam bukuThe Planning of Change

2007-08-09T12:10:00.000+07:00

Rules dan norms merupakan elemen terpenting dalam anatomi sebuah human systems, karena derajat perubahan dari sebuah human systems akan ditentukan oleh besarnya perubahan dari rules dan norms-nya. Konsep rules dan norms, pada dasarnya memiliki persamaan disamping perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa rules dan norms merupakan unsur yang membuat suatu human systems berjalan secara harmonis dan terhindar dari situasi chaos akibat perbedaan-perbedaan yang ada di dalam human systems itu sendiri. Hal ini berarti bahwa rules dan norms adalah sebuah “aturan main” yang mutlak harus ada dalam sebuah human systems. Sementara perbedaannya terletak pada kerangka waktu berlakunya aturan main tersebut. Rules cenderung merupakan sebuah aturan yang berlaku sementara tergantung dari situasi dan kondisi yang ada, sedangkan norms cenderung menetap dalam suatu masyarakat. Dengan sendirinya cakupan norms menjadi relatif lebih luas—dari berbagai konteks—dibandingkan dengan rules. Rules pada prinsipnya harus mengacu—atau paling tidak jangan sampai bertentangan—pada norms yang ada. Sebagai ilustrasi misalnya, aturan “tamu 2 x 24 jam wajib lapor rt/rw” yang merupakan rules, dapat dikatakan bersumber pada norms yang berlaku, yakni prinsip saling menghormati dan menghargai dalam kerangka legalitas. Jadi dalam jangka waktu yang lama norms tersebut mungkin agak sulit untuk berubah, tetapi aturan di atas mungkin saja berubah, misalnya menjadi “tamu 1 x 24 jam wajib lapor kelurahan”. Dalam konteks rules dan norms ini, derajat perubahan dalam suatu human systems dapat dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu:

· First order change, dimana perubahan baru hanya terjadi pada tingkat rules saja, sehingga ada unsur ‘paksaan’ yang dominan dalam perubahan yang terjadi.

· Second order change, dimana perubahan tidak hanya terjadi pada rules-nya saja, tetapi juga pada norms-nya sehingga perubahan dapat terjadi secara homeostatic.

· Third order change, dimana semua elemen human systems-nya berubah secara drastis dan berkecenderungan untuk terjadi secara revolusioner.

Perbedaan derajat perubahan ini dapat digunakan untuk menjelaskan konstruksi model perubahan yang dikemukakan oleh R. Chin. Salah satu model yang dikemukakan Chin adalah model empiris-rasional, yang berasumsi bahwa manusia akan mengikuti kepentingan dirinya yang rasional ketika manusia itu telah melihat dan memahami manfaat suatu perubahan pada dirinya. Dalam model ini, perubahan yang terjadi akan sangat bergantung pada bagaimana individu-individu memaknai dampak perubahan bagi diri mereka sendiri. Dan proses pemaknaan atas manfaat perubahan itu dapat diperoleh proses belajar yang dapat memperluas akses kepada berbagai informasi dari perubahan yang dimaksud. Oleh karena itu mekanisme pendidikan formal merupakan bentuk umum yang dapat digunakan untuk mewakili model ini. Berikut ini dapat dilihat ilustrasi tentang sistem pendidikan di Indonesia dari sudut pandang 3 skenario perubahan berdasarkan rules dan norms di atas.

· First order change : Bagi segolongan masyarakat menengah, pendidikan yang mereka jalani sebenarnya hanyalah bagian dari upaya mereka meningkatkan status sosial-ekonomi mereka. Ada asumsi bahwa untuk meningkatkan statusnya, seseorang harus mempunyai uang dan untuk mempunyai uang ia harus bekerja, dan jika ia ingin mendapatkan penghasillan yang lebih baik maka orang tersebut harus menyelesaikan pendidikan formal setinggi-tingginya. Asumsi ini menjelma menjadi semacam rules yang mendorong lembaga pendidikan—terutama pendidikan tinggi—untuk terpaksa mengikuti selera pasar dunia kerja dalam mengembangkan program-program unggulannya. Pada tataran tertentu, hal ini mungkin dapat dilihat sebagai suatu hal yang wajar dan logis karena memang salah satu fungsi perguruan tinggi adalah menciptakan SDM yang siap pakai di dunia kerja. Namun dalam konteks yang lain dapat dilihat bahwa pada akhirnya hal tersebut dapat merubah citra lembaga pendidikan di Indonesia menjadi kehilangan—atau paling tidak menurunkan kualitas—aspek akademik dan intelektualitasnya karena telah tergantikan oleh tuntutan pragmatisme dan profesionalitas yang dituntut dunia kerja pada lembaga pendidikan tinggi.

· Second order change : program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah ternyata telah seiring dengan kesadaran sebagian besar masyarakat—khususnya pada golongan menengah bawah—untuk menyekolahkan anaknya paling tidak hingga ke tingkat sekolah menengah. Uniknya kesadaran ini tidak disertai dengan pemahaman yang benar-benar kuat tentang apakah manfaat pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak mereka. Bahkan mereka mungkin tidak memikirkan asumsi sebagaimana yang ada dalam skenario first order change di atas. Kesadaran tersebut seolah-olah menjadi norms yang tercipta melalui proses interaksi dan sosialisasi di tingkat komunitas. Orang tua saling membanggakan anaknya yang bisa sekolah. Dalam kerangka ini dapat dikatakan bahwa rules yang dikeluarkan pemerintah berupa wajib belajar 9 tahun telah diiringi oleh perubahan norms berupa kesadaran untuk menyekolahkan anak.

· Third order change : mungkin belum ada ilustrasi yang bersifat faktual, yang dapat menggambarkan situasi dunia pendidikan berdasarkan skenario ini, karena memang belum pernah ada perubahan seluruh elemen sistem pendidikan secara revolusioner yang ditujukan untuk kepentingan rakyat kecil dan upaya mencerdaskan bangsa. Kalaupun ada upaya ke arah perubahan revolusioner—seperti misalnya pengalokasian dana untuk pendidikan sebanyak 20% dari APBN—ternyata dalam prakteknya tidak dapat terlaksana dengan berbagai alasan.

2007-08-09T11:31:00.001+07:00

Disela-sela pekerjaan riset pola pembiayaan rusunawa di Batam, perlu sedikit meluangkan waktu untuk pelesiran. Foto ini diambil di jembatan 1 Barelang yang menghubungkan Pulau Batam dengan salah satu pulau kecil di Selatannya. Nice trip....

PEMBANGUNAN DAN BUDAYA AGAMA

2007-08-09T10:51:00.000+07:00

Pada era sekarang ini, mungkin agak sulit untuk menempatkan terminologi budaya dalam arti seperangkat nilai dan norma yang “tradisional” dan dijadikan acuan ataupun aturan main dalam kehidupan bermasyarakat secara formal. Budaya dalam konteks ini telah berubah menjadi seperangkat simbol yang tidak lagi bermanfaat secara pragmatis, melainkan hanya digunakan secara seremonial saja. Seperti pada saat upacara perkawinan dan sebagainya. Sedangkan dalam konteks yang pragmatis—sebagaimana diminta oleh soal di atas—budaya dapat dilihat sebagai pola perilaku dalam suatu kondisi sosial tertentu yang secara agregatif menciptakan sistem nilai baru yang dijadikan acuan perilaku bersama, namun belum tentu disepakati sebagaimana norma dalam konteks budaya tradisional. Seperti misalnya budaya mudik pada saat hari raya keagamaan bagi orang yang tinggal—khususnya—di Jakarta dan sekitarnya. Perilaku mudik tersebut tidak pernah disepakati, apalagi dikodifikasi, sehingga menjadi acuan bagi warga Jakarta agar melakukan mudik ketika merayakan hari besar keagamaannya. Namun meskipun tidak pernah disepakati, dapat kita lihat dalam lebaran kemarin misalnya, belasan ribu orang dari Jakarta mudik ke berbagai daerah di luar Jabodetabek.

Dalam pemahaman tentang budaya agregat di atas, masalah agama menjadi salah satu tema yang juga cukup menarik untuk didiskusikan. Karena pada prinsipnya, dalam kehidupan kosmopolitan seperti di Jakarta, agama juga menjadi sedemikian sangat cairnya dalam mengikuti kehidupan riil yang seolah-olah menjadi wadah bagi ide-ide transedensi keagamaan. Pemaknaan agama menjadi sangat beragam dan sekaligus multi-dimensional. Hal ini sejalan dengan ide dalam pemahaman Peter Berger yang menjelaskan dinamika ideologis dalam suatu agama yang sangat tergantung pada pemaknaan umatnya sendiri.

Dari sudut pandang Berger ini, tentu saja menjadi sangat jelas bahwa di satu sisi, agama bisa saja menjadi bermakna positif bagi suatu konstruksi sosial, sebagaimana yang digambarkan Max Weber dalam bukunya “Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism”. Di mana dalam bukunya tersebut, Weber secara gamblang menjelaskan keterkaitan yang sangat kuat antara berkembangnya kapitalisme, sebagai ide yang menggagas kemakmuran dan kesejahteraan manusia, dengan etika yang ada dalam agama protestan yang dikenal dengan istilah “inner-wordly asceticism”. Sementara di sisi lain agama dapat juga berdampak buruk bagi konstruksi sosial jika dijadikan alat untuk memasung kebebasan berekspresi bagi individu ataupun bagi pemeluk di luar suatu agama tertentu. Hal seperti ini, misalnya dikemukakan oleh Karl Marx dalam ”Das Kapital”-nya, yang menegaskan bahwa agama adalah candu bagi manusia yang menghambat manusia itu untuk berjuang dalam memperoleh kesamaan hak atas modal.

Untuk dapat memperoleh potret yang lebih riil tentang konteks masalah agama sebagai budaya agregatif dalam masyarakat kosmopolitan di Jakarta, jalan cerita yang ada dalam novel kontemporer karya Aris Wahyudi berjudul “Tuhan Tiri” mungkin dapat dijadikan sebuah ilustrasi yang sangat menarik. Meskipun buku ini adalah sebuah karya sastra, namun deskripsinya tentang kondisi sosiologis dalam hubungan miskin dan kaya terlihat sangat menonjol. Dialektika yang sangat sempurna dalam relasi miskin-kaya, tidak hanya dibongkar dalam logika sosial-ekonomi, tetapi juga peranan “tangan Tuhan” dalam menciptakan dua titik ekstrem itu sendiri, yakni miskin dan kaya.

Pada satu bagian dari novel itu digambarkan telah terjadi perselisihan antara manajemen sebuah pabrik dengan para buruhnya. Para buruh pabrik yang mulai menyadari dan merasa bahwa kebutuhan hidupnya terus meningkat, sementara penghasilan mereka tidak pernah mencukupi, mulai melakukan mogok kerja dan menuntut untuk menduduki seluruh asset perusahaan. Pihak manajemen kebingungan untuk mengatasi permasalahan ini. Ketika salah seorang komisaris—yang ternyata adalah seorang kapitalis tulen—dari perusahaan itu datang, maka ia dengan cepat memberikan beberapa saran kepada direktur perusahaan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut komisaris tersebut, jika manajemen perusahaan ingin menahan tuntutan para demonstran dalam hitungan minggu, maka perusahaan harus segera memanggil dan membayar jasa pengamanan dari polisi atau tentara setempat. Akan tetapi upaya ini hanya akan menahan demonstran dalam 1-2 minggu saja, karena setelah lewat dari masa itu, tingkat stress dari pihak pengaman dan demonstran mungkin sudah sangat klimaks. Sehingga bentuk provokasi sekecil apa pun dapat menciptakan suasana chaos di lingkungan asset perusahaan.

Jika manajemen ingin menahan tuntutan para demonstran dalam hitungan bulan, komisaris itu menyarankan agar manajemen segera menghubungi dan meng-hire pengacara atau penasehat hukum terkemuka untuk “menengahi” perselisihan tersebut dengan membuat kesepakatan kerja bersama (KKB) palsu yang tentu saja menguntungkan manajemen. Langkah ini tentu saja akan membuai para demonstran untuk menghentikan mogok kerja, karena seolah-olah tuntutan mereka telah dipenuhi. Namun dalam 2-3 bulan mereka akan menyadari kembali bahwa mereka telah ditipu, dan ketika hal itu terjadi, amarah para buruh mungkin sudah tidak dapat terbendung lagi dan kemungkinan besar para buruh akan apatis terhadap kemungkinan perubahan apa pun hingga akhirnya mereka bisa saja berlaku sangat anarkhis, dengan menghancurkan asset perusahaan yang sangat vital—dan mahal—misalnya.

Dan untuk menghindari hal itu, sang komisaris mengeluarkan saran pamungkasnya. Ia mengatakan bahwa untuk membungkam para buruh itu selamanya, maka manajemen perusahaan hanya perlu melakukan langkah yang sangat sederhana, yaitu memanggil ahli khotbah dari agama-agama yang dianut oleh para buruh. Para tokoh agama ini dibayar untuk membius kesadaran para buruh akan hak mereka dengan cara menanamkan dogma-dogma bahwa mereka harus menerima takdir dari yang maha kuasa, bahwa nasib yang diberikan Tuhan kepada manusia memang berbeda-beda dan manusia harus menerima anugrah yang ia miliki secara tulus dan ikhlas tanpa menuntut hal-hal yang berlebihan. Dalam bagian ini-lah, Aris Wahyudi ingin menggaris bawahi bahwa ketika agama beserta simbol-simbolnya telah bersinergi dengan kapitalisme—dalam arti negatif, eksploitatif dan inhumanistis—maka Tuhan Yang Maha Esa itu seolah-olah hanya menjadi Tuhan bagi orang kaya saja. Sementara bagi orang miskin, Tuhan tidaklah se-Maha Kuasa Tuhan-nya orang kaya yang dapat memberikan kemakmuran dan kesenangan duniawi, karena Tuhan bagi orang miskin hanyalah Tuhan TIRI.

Sebenarnya masih banyak fragmen sosial lain yang ada dalam episode yang sangat panjang di dalam penuturan Aris Wahyudi yang sangat peka terhadap berbagai fakta dan tindakan sosial yang sangat riil, dan sekaligus menjadi potret sosiologis yang dapat menjelaskan konteks permasalahan sosial di Indonesia. Dan dalam banyak hal, tampaknya saya sependapat dengan Aris Wahyudi tentang bagaimana konstruksi sosial dan upaya pembangunan dapat dirusak oleh perilaku kapitalistis yang menjadikan agama sebagai senjatanya. Seperti misalnya, korupsi yang dijustifikasi dengan alasan agama, yaitu bahwa sang koruptor merasa bahwa agama memerintahkannya untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan keluarganya, dan jika ia tidak melakukannya maka ia akan berdosa. Oleh karena itu ia memaksimalkan upaya peningkatan kesejahteraan keluarganya dengan korupsi. Atau juga modus operandi lain, dengan menggunakan ritual keagamaan sebagai substitusi atas dosa korupsi mereka. Mereka memperbanyak ibadah dan sumbangan keagamaan demi privilege semata. Padahal jumlah yang mereka sumbangkan tersebut hanya 1 banding 1 milyar dari uang yang mereka korup.

Menyadari kenyataan ini, tentu saja akan banyak orang yang akhirnya hilang kepercayaannya terhadap agama dan Tuhan. Bukan dalam tataran ekstrem sebagai atheis sebagaimana yang dikemukakan Marx, melainkan tidak mau peduli dengan ajaran agama karena merasa diperlakukan tidak adil oleh tuhan, atau dikenal dengan istilah agnostik. Resistensi ini bisa jadi memebentuk pola yang sama dengan perlawanan yang dilakukan oleh Kyai Rifai, akan tetapi berada pada kutub yang berbeda. Jika Kyai Rifai melakukan perlawanan karena fundamentalisme yang ia pegang teguh, maka perlawanan masyarakat kosmopolitan justru tercipta karena anomitas kehidupan mereka sendiri.

Kondisi ini tentu saja menjadi hambatan yang sangat besar bagi proses pembangunan. Karena, jangankan kebijakan arah pembangunan atau peraturan lainnya yang merupakan produk manusia, agama saja, yang merupakan produk yang sangat sakral dan mengandung unsur transeden pun sudah diabaikan. Lantas aturan main apa lagi yang bisa dijadikan acuan bagi pembangunan?

Kepustakaan

Poloma, Margaret M. 1979. Contemporary Sociological Theory. New York: MacMillan Publishing Co. Inc.

Setiawan, Bonnie. 1999. Peralihan Ke Kapitalisme Di Dunia Ketiga: Teori-teori Radikal Dari Klasik Sampai Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahyudi, Aris. 2003. Tuhan Tiri. Jakarta: Voxdei Publication.

Spring at downtown Adelaide

2007-08-09T10:31:00.001+07:00

TEKNIK PENDEKATAN MASYARAKAT UNTUK USAHA SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK

2007-08-09T10:22:00.000+07:00

Pengantar

Upaya menyebarluaskan isu perlindungan anak tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan, bagi sebagian orang isu perlindungan anak adalah merupakan urusan domestik yang seharusnya tidak dicampuri oleh publik yang lebih luas, atau sebut saja komunitas. Jika terjadi pemukulan terhadap anak oleh orang tuanya misalnya, orang tua tersebut akan berang jika ada orang dari luar keluarganya mempertanyakan tindakannya tersebut. Orang tua tersebut merasa bahwa cara-cara dia memperlakukan anaknya adalah sepenuhnya haknya.

Dengan demikian, adalah tindakan konyol jika tiba-tiba ada pihak tertentu yang datang kepada orang tua tersebut dan menjelaskan bahwa tindakannya bertentangan dengan UU tentang perlindungan anak. Demikian pula jika ada upaya pengumpulan data yang terkait dengan isu perlindungan anak melalui rapat warga misalnya, tentunya masyarakat tidak akan merasa nyaman jika dalam rapat itu tiba-tiba dipertanyakan tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungan warga tersebut. Disadari atau tidak, isu perlindungan anak sejauh ini masih merupakan isu yang sensitif bagi sebagian besar masyarakat.

Oleh karena itu, dibutuhkan teknik-teknik khusus untuk mendekati masyarakat yang menjadi titik masuk (entry point) yang membuat sebuah rapat warga menjadi lebih menyenangkan karena tidak langsung ada pretensi bahwa warga tersebut adalah pelaku kekerasan terhadap anak. Pada prinsipnya, teknik-teknik participatory assessment yang telah dikenal dalam pendekatan community development dapat digunakan untuk kebutuhan ini. Berikut ini adalah beberapa teknik yang dapat digunakan oleh petugas / pekerja sosial yang akan melakukan sosialisasi ataupun pendataan yang terkait dengan perlindungan anak melalui rapat atau pertemuan warga.

Teknik Pemetaan Sosial (SOCIAL MAPPING)

Teknik ini adalah teknik yang sudah sangat umum dikenal oleh pihak-pihak yang bekerja dengan masyarat. Ada dua gaya dalam teknik ini, yakni: gaya bebas (free style) dan gaya terarah (guided style). Gaya terarah (guided style) dilakukan apabila fasilitator atau petugas lapangan telah mempersiapkan peta dasar / atau peta buta dari suatu satuan wilayah terkecil (biasanya desa atau kelurahan). Sementara gaya bebas (free style) datang ke suatu rapat warga hanya berbekal selembar kertas plano kosong. Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik ini.

Langkah-langkah kerja

Mengundang peserta pertemuan melalui tokoh formal / informal di desa setempat. Pertemuan tersebut sebaiknya dihadiri tidak lebih dari 20 orang, agar jalannya diskusi dapat berjalan efektif. Jika memang banyak narasumber yang kompeten untuk diajak bertemu, maka pertemuan warga itu dapat dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kelompok ibu-ibu, kolompok petani, kelompok pendidik, dll.
Mempersiapkan bahan-bahan dan alat bantu, diantaranya: kertas plano, spidol warna, makanan ringan, dll.
Bagi yang menggunakan gaya terarah (guided style), gambar peta dasar desa harus sudah digambar ulang di atas kertas plano. Sebaiknya mempersiapkan lebih dari satu peta dasar plano, untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan. Sementara yang menggunakan gaya bebas (free style), hanya perlu mempersiapkan beberapa plano kosong saja.
Membuka pertemuan dengan santun dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah: “Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran dalam pertemuan ini. Tujuan kita berkumpul hari ini adalah untuk saling belajar tentang kehidupan Ibu dan Bapak sehari-hari. Kami ingin sekali mengetahui apa yang Ibu dan bapak alami dan kerjakan sehari-hari, dan kami berharap dapat mengambil pelajaran dan mungkin saja jika diizinkan dapat pula menceritakannya kepada orang-orang di tempat lain”. Yakinkan para peserta pertemuan bahwa hasil pertemuan ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan yang salah, melainkan untuk mencari kemanfaatan bersama.
Jangan lupa untuk sebisa mungkin mencairkan suasana sebelum membuka acara pertemuan. Misalnya dengan mengomentari keindahan alam di desa setempat, atau mempertanyakan musim hujan yang terus terjadi di tempat tersebut.
Usahakan pula untuk mengenal karakter sebagian peserta, atau paling tidak identitas peserta pertemuan dan usahakan selalu mengingat dan menyebutkan nama peserta. Hal ini penting agar peserta diskusi merasa nyaman dan dihargai.

Setelah membuka acara, jelaskan kepada peserta pertemuan bahwa agenda kali ini adalah ingin mengidentifikasi kondisi alam (geografis) di desa yang bersangkutan. Kemudian bagi yang menggunakan gaya terarah (guided style), mulailah mengeluarkan kertas plano yang sudah bergambar peta buta desa (hanya bergambar batas desa, jalan utama, dan beberapa landmark alamiah, seperti danau, dll. Usahakan jangan terlalu banyak memberikan landmark agar peluang diskusi lebih terbuka lebar). Kemudian tempatkan peta buta tersebut di tempat yang bisa dilihat oleh semua peserta, boleh di lantai atau sebaiknya direkatkan di dinding. Setelah itu mintalah peserta untuk melengkapi peta tersebut sehingga mendekati kondisi sebenarnya.
Sementara bagi yang menggunakan gaya bebas (free style), mulailah membuat titik (spot) di atas kertas plano yang menunjukkan dimana pertemuan tersebut sedang dilaksanakan. Kemudian mintalah peserta untuk mulai melengkapinya sebagai suatu peta, dimulai dengan menggambarkan jalan di depan tempat pertemuan tersebut, dan langsung menggambarkan jalan-jalan utama desa yang selanjutnya diikuti dengan batas-batas desa dan landmark lainnya.
Kemudian dalam proses melengkapi peta tersebut mulailah melakukan probing terhadap isu-isu yang mungkin berkaitan dengan konteks perlindungan anak. Misalnya ketika peserta menggambarkan sekolah, mulailah untuk menanyakan berapa banyak anak yang sekolah dan yang tidak. Lantas tanyakan pula mengapa ada anak yang tidak sekolah? Apakah orang tua membantu anaknya kalau mengerjakan PR? Apakah orang tua akan marah jika anak tidak sekolah? dll.
Probing tentang isu perlindungan anak juga bisa dilakukan melalui masalah yang lain. Seperti misalnya ketika peserta menggambarkan tentang kebun atau ladang yang banyak di desa tersebut sebagai mata pencaharian utama warga, bisa saja kemudian dipertanyakan jika mereka bekerja di kebun atau di lading seharian, siapakah yang menjaga atau memperhatikan anak di rumah? Apakah orang tua mempercayakan pengasuhan anak-anak mereka kepada tetangga sekitar rumah? dsb.

Teknik PERINGKAT KEMAKMURAN (WEALTH RANKING)

Teknik ini pada prinsipnya juga membantu masyarakat untuk mengenali kondisi kehidupannya dan menegaskan adanya posisi sosial yang berbeda di masyarakat. Pengunaan teknik ini memang relatif lebih sulit daripada teknik pemetaan sosial, karena teknik ini juga akan membahas isu yang sebenarnya juga sensitif yakni masalah kemiskinan. Namun jika dilakukan dengan berhati-hati dan terencana, justru teknik ini akan jauh lebih efektif dalam mengelaborasi isu sensitif lainnya, dalam hal ini adalah isu perlindungan anak.

Langkah-langkah kerja

Sama dengan teknik sebelumnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengundang peserta pertemuan melalui tokoh formal / informal di desa setempat untuk berkumpul di suatu tempat yag representatif. Representatif artinya nyaman bagi pelaksanaan diskusi (tidak berisik karena berada di samping pasar misalnya, dan juga tidak terlalu banyak pengganggu bagi diskusi) dan juga mudah dijangkau oleh semua peserta.
Mempersiapkan bahan-bahan dan alat bantu, diantaranya: kertas plano, spidol warna, makanan ringan seperti misalnya kacang goreng atau kacang rebus yang nantinya akan digunakan sebagai ukuran proporsi masyarakat desa tersebut, dll.
Membuka pertemuan dengan santun dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan tersebut. Contoh yang paling sederhana adalah: “Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas kehadiran dalam pertemuan ini. Tujuan kita berkumpul hari ini adalah untuk saling belajar tentang kehidupan Ibu dan Bapak sehari-hari. Kami ingin sekali mengetahui apa yang Ibu dan bapak alami dan kerjakan sehari-hari, dan kami berharap dapat mengambil pelajaran dan mungkin saja jika diizinkan dapat pula menceritakannya kepada orang-orang di tempat lain”. Yakinkan para peserta pertemuan bahwa hasil pertemuan ini tidak akan disalahgunakan untuk tujuan yang salah, melainkan untuk mencari kemanfaatan bersama.
Mulailah menjelaskan pengkutuban atau polarisasi dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan, ada atas dan bawah, dan ada juga kesusahan dan kemudahan. Kemudian masuk ke bagian yang terpenting sebagai titi masuk dengan mengatakan: “ Ibu dan Bapak sekalian, dalam kehidupan kita bermasyarakat tentunya kita juga menemukan adanya orang-orang atau kelompok tertentu yang selalu atau lebih banyak mengalami kesusahan, dan sebaliknya ada pula orang-orang yang selalu mendapat kemudahan dan kesenangan dalam hidupnya”.